Masifikasi PPG dan Larangan Merekrut Guru Baru, Tepatkah?

"Kuota peserta CPNS, PPPK, maupun PPG daljab sangat terbatas sehingga permasalahan guru honorer tak kunjung selesai. Hal ini diperparah dengan sekolah-sekolah yang masih saja merekrut guru honorer baru sehingga jumlahnya tak kunjung berkurang. Pada akhirnya, kita masih sering mendengar keluhan guru honorer digaji sangat rendah bertebaran di media sosial."

KABAR GEMBIRA DARI KEMENAG

Sekitar akhir tahun 2024, ada kabar gembira untuk para guru yang bernaung di bawah instansi Kemenag. Pasalnya, Kemenag merencanakan akan mengadakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) besar-besaran untuk menyelesaikan sertifikasi guru. Aku adalah salah satu guru yang terpanggil untuk mengikuti program PPG ini.

Aku lulus praujian (pretest) tahun 2023 dan menunggu satu tahun lebih untuk ikut program ini. Untuk persiapan, aku mempelajari lagi segala hal yang berkaitan dengan PPG. Aku berselancar di rimba raya internet dan menemukan banyak hal tentang PPG.

PPG adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang tujuannya mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kompetensi seorang guru. PPG harus ditempuh selama 1-2 tahun bagi calon guru setelah ia lulus dari program sarjana kependidikan maupun sarjana nonkependidikan. PPG merupakan program pengganti akta IV yang sudah tidak berlaku sejak tahun 2005.[1]

Pengertian ini membuatku mempertanyakan satatusku sebagai seorang guru yang belum pernah ikut PPG. Apakah berarti aku tak punya kompetensi seorang guru meski sudah mengajar selama lima tahun? Jika benar, lalu apa gunanya aku kuliah di jurusan pendidikan selama hampir lima tahun? Apakah selama hampir lima tahun berkuliah aku tak berhasil menguasai kompetensi seorang guru atau memang program sarjana pendidikan tak mengajarkan kompetensi guru? Dan, jika demikian, mengapa aku diperbolehkan mengajar?  

Tujuan Program Pendidikan Profesi Guru

Tujuan program PPG adalah untuk mempersiapkan calon guru dengan kompetensi yang nantinya diakui pemerintah melalui sertifikat pendidik. Guru yang belum bersertifikat pendidik sebenarnya tak boleh berpraktek mengajar. Hal ini seperti profesi dokter yang meskipun sudah lulus dari fakultas kedokteran belum boleh berpraktek jika belum memperoleh sertifikat profesi.

Intinya, kamu tidak diperbolehkan menjadi guru jika belum memiliki sertifikat pendidik. Jika masih tetap nekat menjadi guru, kamu tidak bisa mendapatkan hak-hak yang sama seperti guru yang sudah bersertifikat pendidik. Masalahnya, ada banyak sekali guru yang belum bersertifikat pendidik di Indonesia. Mereka tak mendapatkan hak-hak yang sama seperti guru dengan status PNS atau yang sudah bersertifikat pendidik. Akhirnya, kita sering mendengar keluhan guru atas nasib tragisnya yang digaji jauh di bawah standar kelayakan.

Apa solusi dari pemerintah? Pemerintah membuka seleksi CPNS, PPPK, dan mengadakan PPG dalam jabatan (daljab). Guru yang belum bersertifikat pendidik diharapkan mengikuti seleksi CPNS, PPPK, atau mengikuti program PPG daljab. Selain untuk meningkatkan kualitas guru, PPG daljab juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi guru, yang berhak didapatkan setelah seorang guru lulus program PPG dan mendapat sertifikat pendidik. Namun sayangnya, kuota peserta CPNS, PPPK, maupun PPG daljab sangat terbatas sehingga permasalahan guru honorer tak kunjung selesai. Hal ini diperparah dengan sekolah-sekolah yang masih saja merekrut guru honorer baru sehingga jumlahnya tak kunjung berkurang. Pada akhirnya, kita masih sering mendengar keluhan guru honorer digaji sangat rendah bertebaran di media sosial.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya agar tidak ada lagi guru yang berstatus honorer. Pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai pelarangan perekrutan tenaga honorer, misalnya pada Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, Pasal 96 PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK, hingga peraturan UU ASN No 20 Tahun 2023, secara resmi melarang pejabat pembina kepegawaian untuk mengangkat pegawai honorer atau non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Lebih tepatnya, larangan tersebut diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 UU ASN No 20 Tahun 2023.

Melalui larangan-larangan tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi guru baru yang berstatus honorer. Sedangkan yang sudah terlanjur menjadi guru honorer akan diikutsertakan dalam PPG daljab sehingga pelan-pelan tidak akan ada lagi guru yang berstatus honorer. Namun, program PPG daljab yang sangat terbatas dan masih banyaknya sekolah-sekolah yang terus merekrut guru baru membuat permasalahan ini tak kunjung selesai. Jika terus dilanjutkan, program PPG daljab mungkin akan selamanya ada karena guru honorer terus bermunculan.

Alasan Masih Banyak Guru Honorer

Tidak bisa dipungkiri jumlah guru honorer saat ini masih sangat banyak. Hal ini terjadi karena beberapa alasan.

Pertama, kebutuhan tenaga pengajar masih tinggi. Banyak sekolah kekurangan guru PNS, PPPK, dan guru yang bersertifikat pendidik terutama di daerah-daerah terpencil atau untuk mata pelajaran tertentu. Pemerintah gagal mencukupi kebutuhan ini karena kuota formasi CPNS, PPPK, maupun PPG daljab sangat terbatas. Untuk menutupi kekurangan ini, sekolah tetap merekrut guru honorer meskipun secara aturan telah dilarang.

Kedua, tidak ada sanksi tegas dari pemerintah bagi sekolah-sekolah yang tetap merekrut guru honorer meskipun telah ada aturan yang melarangnya. Hal ini menyebabkan masih banyak sekolah yang berani merekrut guru honorer. Larangan pemerintah tidak efektif karena berbenturan langsung dengan kenyataan di lapangan bahwa kebutuhan guru bersertifikat pendidik masih sangat tinggi.

Ketiga, keterbatasan anggaran daerah. Beberapa daerah memiliki anggaran terbatas untuk merekrut guru PPPK atau CPNS sehingga tetap mempertahankan sistem guru honorer dengan gaji yang lebih rendah.

Keempat, sekolah, terutama yang berbasis swasta atau yayasan, masih memiliki kebebasan dalam merekrut guru honorer karena tidak selalu bergantung pada aturan pemerintah untuk ASN.

Kelima, mahalnya biaya untuk mengikuti program PPG prajabatan (prajab). Tak seperti PPG daljab yang dibiayai oleh pemerintah, PPG prajab dibiayai secara mandiri oleh peserta. Ini membuat banyak sarjana pendidikan memutuskan langsung melamar sebagai guru meskipun belum memiliki sertifikat pendidik dan tahu gaji guru honorer terbilang rendah. Tekanan dari orang tua atau masyarakat, yang mengharuskan lulusan pendidikan tinggi untuk cepat dapat pekerjaan juga memengaruhi keputusan ini.

Apa yang Perlu Dilakukan?

Masifikasi PPG dan larangan merekrut guru baru yang belum bersertifikat pendidik. Kementerian Agama baru-baru ini mengumumkan pelaksanaan program pendidikan profesi guru bagi guru madrasah melalui Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Agama Nomor SE. 5 Tahun 2025 tentang Pendidikan Profesi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam. 

Ketentuan mengenai pelaksanaan PPG daljab diatur pada huruf E. Ketentuan, pada poin 1 yaitu, guru yang sudah mengajar sekurang-kurangnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sebelum 01 Juli 2023, maka guru yang bersangkutan berhak mengikuti Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kementerian agama hendak melaksanakan program PPG secara besar-besaran. Banyak guru yang sudah terpanggil untuk mengikuti program ini dan bahkan telah melengkapi administrasi yang diperlukan. Namun, sayangnya program ini sepertinya mengalami kendala akibat efisiensi anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo. Para guru yang sudah terpanggil mengikuti program PPG terpaksa harus menunggu lebih lama lagi. 

Sebanyak 400.000 guru dipastikan batal mengikuti PPG pada tahun 2025. Keputusan ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Program ini sebelumnya ditargetkan menjangkau sekitar 800.000 peserta, namun akibat pemangkasan anggaran, hanya separuh dari jumlah tersebut yang akan tetap mengikuti program PPG. [2]

Dalam Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Agama Nomor SE. 5 Tahun 2025 tentang Pendidikan Profesi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam, terdapat larangan merekrut guru baru yang belum memiliki sertifikat pendidik, yaitu dalam huruf E. Ketentuan, poin 3: satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah dilarang mengangkat calon guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik setelah tanggal 31 Desember 2024.

Masifikasi PPG dan larangan merekrut guru baru yang belum bersertifikat pendidik menurutku sudah tepat. Namun, sayangnya kebijakan ini berhadapan dengan kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah Prabowo. Ini menjadi pertanyaan besar, mengapa bidang pendidikan yang sejatinya bidang penting bagi kemajuan sebuah bangsa ikut menjadi sasaran efisiensi ini. 

Apakah masifikasi program PPG daljab benar-benar bisa dilaksanakan sehingga para guru honorer sebagai calon pesertanya tidak harus menunggu bertahun-tahun lagi seperti yang sudah mereka alami selama ini? Atau, apakah yang terjadi justru sebaliknya, dan larangan perekrutan guru baru akan sia-sia belaka seperti yang sudah-sudah?

Mungkin. Entahlah.

Referensi:

1.  "Kemendikbud Tegaskan Akta IV Sudah Tidak Dipakai". JPNN.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-06-24. Diakses tanggal 2014-09-17.
2. “Mendikdasmen Minta Maaf! 400 Ribu Guru Gagal Ikut PPG 2025, Ini Alasan Pemerintah Pangkas Kuota Sertifikasi”. Genmuslim.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2025-03-11. Diakses tanggal 2025-03-10.
3. Gambar: DALL·E 2025-03-11 11.13.43 - A dedicated teacher is standing in front of a classroom, engaging with students. The teacher is wearing professional attire and holding a book. Digenerate dengan ChatGPT.

------------------------------

Postingan lain di Guru Mulang:

• Praktik Buruk Akreditasi, Kalau Begini Terus Kapan Pendidikan Kita Akan Maju !

• Mengapa Hukuman Tak Selalu Membuat Siswa Kapok

• 7 Peran Guru Menangani Siswa yang Sulit Diatur

• 7 Kesalahan Fatal yang Dilakukan Guru Saat Mengajar

• 8 Peran Guru dalam Memfasilitasi Diskusi Siswa